Perjanjian Sewa Menyewa

image

Perjanjian yang dilakukan oleh pemilik tanah dan Anda, baik berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan harus diperhatikan bahwa objek dari perjanjian tersebut digunakan sebagai kegiatan usaha. Berdasarkan Pasal 1554 jo Pasal 1560 KUHPer, Anda sebagai penyewa wajib untuk menggunakan objek sewa sebagaimana tujuan sewa yang diberikan oleh si pemberi sewa dan tidak diperkenankan untuk mengubah wujud maupun tataan objek yang disewa. Apabila Anda sebagai penyewa tidak menggunakan objek sewa sesuai dengan perjanjian sewa hingga menerbitkan suatu kerugian kepada pihak pemberi sewa, maka pemberi sewa dapat meminta pembatalan perjanjian sewa kepada Anda.

selengkapnya...

Tue, 19 Sep 2017 @10:19

Izin Impor Barang Modal Bukan Baru (Bekas)

image

Impor sebuah produk adalah untuk mendatangkan teknologi yang lebih canggih dan inovatif untuk menambah kekuatan di sektor industri Indonesia. Dan di dalam kenyataannya untuk mendapatkan barang yang canggih tidak perlu membeli barang yang baru. Barang yang bukan barupun asalkan kondisi bagus dan layak pakai masih dapat digunakan untuk menjalankan proses industri.

selengkapnya...

Tue, 19 Sep 2017 @10:18

Izin Mendirikan Apotek Dan Toko Obat

image

Apotek merupakan tempat yang menyediakan berbagai macam obat, baik resep dokter ataupun obat-obat yang beredar di masyarakat. Apotek sekarang sudah banyak kita temui baik di perkotaan ataupun di daerah pedesaan. Peredaran ini tidak lain mengingat pentingnya keberadaan apotek di kalangan masyarakat.

selengkapnya...

Tue, 19 Sep 2017 @10:17

Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

image

Surat Izin Usaha Perdagangan atau biasa disebut dengan SIUP merupakan surat izin untuk bisa melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan yang ingin melakukan usaha perdagangan wajib mempunyai SIUP. Perdagangan itu sendiri adalah kegiatan transaksi barang maupun jasa seperti jual beli, sewa beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mengalihkan hak hak atas barang dan juga jasa yang disertai dengan imbalan atau kompensasi.

selengkapnya...

Tue, 19 Sep 2017 @10:17

Syarat Mendapatkan Izin SNI Untuk AMDK

image

SNI (Standar Nasional Indonesia) merupakan Standar satu satunya yang berlaku secara Nasional di Indonesia. SNI ditetapkan oleh panitia teknis yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional. Lalu, apa yang dimaksud dengan AMDK? Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No 705/MPP/Kep/11/2003 AMDK atau air minum dalam kemasan adalah air baku yang sudah diproses dan juga dikemas sehingga aman untuk diminum. Dan air baku itu sendiri merupakan air yang telah memenuhi persyaratan kualitas air bersih untuk diolah menjadi produk Air Minum Dalam Kemasan. Sedangkan menurut SNI 01-3553-2006, Air Minum Dalam Kemasan merupakan air baku yang sudah diproses, dikemas dan aman untuk diminum mencakup air mineral dan juga air demineral. Air mineral merupakan air minum dalam kemasan yang didalamnya mengandung mineral dengan jumlah yang tertentu tanpa menambahkan mineral. Air demineral merupakan air minum di dalam kemasan yang didapatkan melalui proses pemurnian seperti

selengkapnya...

Tue, 19 Sep 2017 @10:15

Pentingnya Mengetahui Syarat Menjadi Eksportir

image

Kegiatan ekspor impor bukanlah hal yang baru lagi dalam sistem perekonomian dunia. Bagi Negara-negara maju dan berkembang, ekspor merupakan suatu hal yang penting karena ekspor menjadi salah satu sumber devisa Negara yang sangat penting bagi para pengusaha dan juga Negara. Oleh sebab itu setiap Negara berusaha untuk bisa memajukan kegiatan ekspornya tanpa terkecuali Negara Indonesia yang memang sekarang ini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan. Masing-masing Negara mempunyai cara sendiri yang berbentuk kebijakan-kebijakan ekspor untuk menunjang ekspornya. Nah, bagi Anda para pelaku pasar maupun wirausahawan, penting bagi Anda untuk mengetahui syarat menjadi eksportir karena untuk menjadi sebuah Perusahaan ekspor,

selengkapnya...

Tue, 19 Sep 2017 @10:14

Persyaratan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

image

Tanda Daftar Perusahaan atau TDP merupakan sebuah bukti bahwa perusahaan atau badan usaha tersebut telah melakukan wajib daftar perusahaan yang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 mengenai Wajib Daftar Perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Pendaftaran perusahaan tersebut wajib dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah perusahaan sudah mulai menjalankan usaha mereka. Pihak yang berhak untuk mengeluarkan tanda daftar perusahaan adalah kantor perusahaan maupun dinas perindustrian yang berada disetiap kota atau kabupaten.

selengkapnya...

Tue, 19 Sep 2017 @10:09

Membuat Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)

image

Situ atau Surat Ijin Tempat Usaha adalah surat untuk memperoleh ijin di sebuah lokasi usaha dengan maksud agar tidak menimbulkan gangguan yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Surat ijin usaha ini juga mempunyai dasar hukum berdasarkan peraturan daerah dari tempat domisili perusahaan yang bersangkutan. Dasar Hukum Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) diatur dalam peraturan daerah berupa Perda yang ada disetiap pemerintah daerah. Pada Perda tersebut diatur mengenai bagaimana proses memperoleh SITU dan juga informasi penting lainnya.

selengkapnya...

Tue, 19 Sep 2017 @10:08

Persyaratan Surat Izin Perluasan Industri (IPI)

image

Perluasan perusahaan industri merupakan penambahan kapasitas produksi melebihi dari kapasitas produksi yang telah diizinkan. Sebagaimana telah disebutkan dalam Perda No. 1 Tahun 2010 Bab V pasal 50 ayat 1 bahwa perusahaan industri yang hendak melakukan perluasan industri melebihi dari 30% kapasitas produksi yang telah memperoleh izin, maka industri tersebut wajib memiliki surat izin perluasan. Simak informasi di bawah ini untuk mengetahui syarat apa saja yang dibutuhkan untuk mengurus permohonan baru izin perluasan industr

selengkapnya...

Tue, 19 Sep 2017 @10:07

Syarat Membuat Surat Ijin Perikanan (SIUPKAN)

image

Surat ijin usaha perikanan merupakan ijin tertulis yang harus dimiliki oleh perusahaan perikanan untuk menjalankan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum di dalam ijin tersebut. SIUPKAN wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha atau orang yang menjalankan usaha perikanan tangkap di laut lepas. SIUPKAN ini akan berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha perikanan kecuali jika ada perluasan maupun pengurangan. Berdasarkan pada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 26/PERMEN-KP/2013 Mengenai perubahan atas pertaturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 Mengenai Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 16 Ayat 1.

selengkapnya...

Tue, 19 Sep 2017 @10:06

Cara Mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

image

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) merupakan bukti pendaftaran perjanjian atau pendaftaran prospektus yang diberikan kepada para pemberi waralaba maupun penerima waralaba setelah mereka memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan Menteri. Para pemberi waralaba (franchisor) wajib mendaftarkan prospektus penawaran waralaba, sedangkan para penerima waralaba wajib mendaftarkan perjanjian bisnis waralaba agar mendapatkan STPW. Masa berlaku STPW adalah 5 tahun dan bisa diperpanjang dalam jangka waktu yang sama. STPW akan dinyatakan tidak berlaku lagi jika jangka waktu STPW berakhir, perjanjian franchise berakhir dan jika franchisor maupun franchisee menghentikan kegiatan usahanya.

selengkapnya...

Tue, 19 Sep 2017 @10:03

Perizinan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan)

image

Gaya hidup masyarakat saat ini, sangat mempengaruhi pola konsumsinya. Sementara itu, pengetahuan masyarakat akan memilih dan menggunakan suatu produk secara tepat, benar dan aman belumlah memadai. Di lain pihak, iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan terkadang tidak rasional. Hal tersebutlah yang meningkatkan resiko yang luas mengenai kesehatan dan keselamatan konsumen. Maka, salah satu cara untuk mencegah hal tersebut adalah seperti yang tercantum dalam PP No.69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Institusi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap peredaran produk pangan olahan di seluruh Indonesia adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) RI.

selengkapnya...

Tue, 19 Sep 2017 @10:02

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »

Copyright © 2020 PT. IMAJI KREASI SUKSES · All Rights Reserved
powered by sitekno